Sempat Ramai Willow Project, Kini Biden Sah Setujui Ekspor Gas Alam Cair dari Proyek LNG Alaska

Hitekno.com - Pemerintahan Biden telah menyetujui proyek Alaska Gasline Development Corp (AGDC) untuk mengekspor gas alam cair (LNG) ke negara-negara di mana Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas.

Dilansir dari Sputnik News, Departemen Energi Amerika Serikat telah menyetujui proyek senilai sekitar $39 miliar, yang akan memberikan Alaska dan sekutu AS sumber energi rendah emisi yang diproduksi secara bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional.

Alaska LNG terdiri dari pabrik pencairan di Semenanjung Kenai di Alaska selatan dan pipa sepanjang 807 mil (1.300 km) yang diusulkan untuk mengangkut gas dari Alaska utara melalui negara bagian. Proyek ini ditargetkan akan berdiri dan berjalan pada tahun 2030 jika mendapatkan semua izin yang diperlukan dan akan mengekspor LNG terutama ke negara-negara Asia.

Baca Juga: 5 Tips Push Rank Mobile Legends: Ini Jumlah Hero Minimal yang Harus Dikuasai

Meskipun ada beberapa kelompok lingkungan yang menentang proyek ini, pemerintahan Biden telah melakukan tinjauan lingkungan dan menemukan bahwa ekspor LNG Alaska memiliki manfaat ekonomi dan keamanan internasional. Meskipun demikian, pemerintahan Biden memodifikasi izin sebelumnya untuk melarang emisi gas rumah kaca yang terkait dengan proyek tersebut.

Sementara kelompok-kelompok lingkungan telah mengecam keputusan ini sebagai "bom karbon", pendukung proyek ini senang dengan keputusan pemerintah dan mengharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Alaska dan Amerika Serikat secara keseluruhan.

Bulan lalu, pemerintahan Biden menyetujui ConocoPhillips senilai $7 miliar Proyek pengeboran minyak dan gas Willow Project di Lereng Utara Alaska, sebuah langkah yang membuat marah para pencinta lingkungan yang berharap Biden akan lebih kuat dalam masalah iklim.

Baca Juga: Link Nonton Kill Me Heal Me, Ji Sung Jadi Penderita Dissociative Identity Disorder

Earthjustice, sebuah firma hukum lingkungan, mengatakan keputusan itu telah membuka jalan bagi tuntutan hukum tambahan yang bertujuan menghentikan proyek tersebut.