Ijazah Capres Kini Dirahasiakan KPU, Publik Bandingkan dengan Syarat Loker: Cari Kerja Aja Latar Belakang Dicek Lengkap

Hitekno.com - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum yang tersebar di media sosial menarik perhatian publik karena kini merahasiakan data ijazah. Tak sedikit warganet yang kini membandingkannya dengan syarat lowongan kerja (loker).

Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, maka ada beberapa informasi calon presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) yang akan dirahasiakan oleh KPU.

Dalam potongan dokumen yang dibagikan ulang oleh akun X @salam4jari, publik menyoroti tiga poin dalam penetapan tersebut. Ini mencakup dirahasiakannya bukti kelulusan, surat keterangan dari pengadilan negeri tentang perbuatan pidana, dan surat keterangan tak terlibat organisasi terlarang.

Berikut adalah bunyi dari masing-masing poin:

"11. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

13. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarag dan G.20.S/PKI dari kepolisian;"

Beredarnya penetapan tersebut rupanya memicu respons negatif dari warganet. Publik membandingkannya dengan syarat lowongan pekerjaan (loker) yang ada di Indonesia, di mana umumya para calon pelamar kerja akan dicek latar belakangnya secara menyeluruh.

Tak hanya riwayat pendidikan yang akan diperiksa, bahkan sejumlah perusahaan akan mengecek riwayat keuangan calon pelamar kerja, apakah pernah terjerat pinjaman online atau tidak, hingga rekam jejak lainnya.

Menurut warganet, masyarakat Indonesia biasa yang ingin melamar pekerjaan melalui berbagai lapisan pemeriksaan. Hal ini dinilai tidak adil, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden akan mengelola pemerintahan, posisi yang jauh lebih tinggi.

Baca Juga: 7 Cara Merawat HP Agar Awet dan Tetap Optimal Bertahun-tahun

Unggahan yang kini telah mendapat 2,3 juta penayangan itu pun menuai beragam komentar dari publik. Selain membandingkan dengan syarat lowongan kerja, warganet lainnya pun turut menyinggung isu dugaan kasus ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi serta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, riwayat pendidikan keduanya pun dipertanyakan publik sejak lama karena ditemukan sejumlah kejanggalan.

"Gila, orang biasa kalau mau lamar kerja aja suka dicek sampai BI checking. Ini capres cawapres yang mau pegang kendali pemerintahan, masa nggak boleh diketahui latar pendidikannya?" tulis akun @coo*****_****

"Wkwkwk semakin lucu nih negara, pelamar kerja aja biasanya disuruh ngasih data pribadi, eh malah ini mau jadi capres dan cawapres harus main rahasia-rahasiaan. Dah makin lucu negara dibuat sama Jokowi family," komentar @2ri****

"Jadi sekarang setiap pekerjaan butuh pemeriksaan latar belakang kecuali jadi capres dan cawapres?" sahut @keyo******

"Rakyat sipil nyari kerja sampai harus ngisi form data diri lengkap beserta keluarganya dengan alasan background check karena nggak mau punya kandidat yang asal-usulnya nggak jelas atau punya keluarga yang kerja di tempat yang sama. Sementara itu pejabatnya...." sambung @wae********

"Ahahaha lamar pekerjaan aja BI checking, lah capres cawapres yang mimpin satu negara gede ini ditutup pemeriksaan latar belakangnya. Aww negara be**," tambah @frea**********

"Negara aneh, rakyatnya disuruh periksa latar belakang termasuk BI checking. Lah ini capres dan cawapres dirahasiakan. Maksudnya biar siapapun bisa jadi capres dan cawapres gitu? Isu Jokowi bener kali tuh ijazahnya palsu," timpal @salt******