Gadget

Demi Alasan Khusus, Apple Berikan Ribuan Data Pengguna ke Pemerintah AS?

Apple diketahui menerima 3.619 permintaan data pengguna dari pemerintah AS pada tahun 2019 lalu.

Agung Pratnyawan | Amelia Prisilia

Ilustrasi Apple. ( Unsplash/ Bundo Kim)
Ilustrasi Apple. ( Unsplash/ Bundo Kim)

Hitekno.com - Apple baru-baru ini dilaporkan telah memberikan ribuan data penggunanya ke pemerintah AS. Dengan alasan khusus, perusahaan teknologi tersebut lalu mengambil keputusan untuk memberikan data tersebut.

Menurut laporan tersebut, keputusan Apple memberikan ribuan data pengguna ke pemerintah AS ini disebut-sebut merupakan permintaan khusus yang datang dari pemerintah.

Mengutip Business Insider, Apple diketahui menerima 3.619 permintaan data pengguna dari pemerintah AS pada tahun 2019 lalu. Enam bulan sebelumnya, permintaan ini naik hampir 36 persen.

Menerima permintaan pemerintah AS ini, Apple lalu memutuskan untuk mengabulkan 90 persen setelah jumlah permintaan meningkat menjadi 88 persen.

Mengenai alasan pemerintah AS meminta data pengguna Apple ini rupanya karena munculnya aktivitas ilegal yang terjadi. Permintaan ini kemungkinan mencari informasi akun iTunes dan iCloud termasuk nama dan alamat pengguna.

Ilustrasi Apple. (unsplash/VASANTH)
Ilustrasi Apple. (unsplash/VASANTH)

 

Tak jarang, informasi pengguna terkhusus untuk konten iCloud seperti foto, email, backup hingga kontak dan kalender kemungkinan akan diakses.

Permintaan pemerintah AS ini dicurigai muncul akibat Apple yang sebelumnya menolak untuk membantu FBI membuka kunci iPhone milik seorang penembak massal.

Apple saat itu dituding tidak melakukan upaya membantu penegakan hukum demi penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah AS.

Walaupun Apple mendapat kritikan pedas dari badan hukum AS akibat data pengguna ini, FBI rupanya punya pendapat lain. Beberapa pejabat FBI diketahui berpihak pada Apple dan menyebut bahwa perusahaan ini telah banyak membantu dalam upaya penyelidikan.

Tidak diketahui dengan pasti mengenai apakah Apple secara terbuka mewujudkan permintaan pemerintah AS untuk data penggunanya ini atau tidak. Keputusan perusahaan ini masih menimbulkan tanya.

Berita Terkait