Roy Suryo Klaim Anggota DPR Simpan Temuan Penting soal Pendidikan Gibran di Australia

Hitekno.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali angkat bicara tentang riwayat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Tak hanya sendiri, ia kerap ditemani sejumlah tokoh lainnya seperti dokter Tifa dan Rismon Sianipar. Kali ini, Roy Suryo mengklaim bahwa salah satu anggota DPR (Dewan perwakilan Rakyat) menyimpan informasi penting perihal pendidikan putra sulung Jokowi tersebut saat di Australia.

Sebagaimana diketahui, Gibran pernah mengenyam pendidkan di UTS Insearch Sydney, Australia, untuk jenjang SMA pada 2004 hingga 2007. Belakangan ini, beredar dugaan bahwa Gibran Rakabuming sebenarnya tidak mengantongi ijazah SMA namun mendapat surat keterangan penyetaraan SMA dari Sutanto, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah tahun 2019.

Dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Refly Harun pada 26 Oktober 2025 berjudul "DPR Serius Usut Kasus Ijazah?! Bocor Percakapan dengan Anggota DPR, Ternyata Simpan Temuan Ini", Roy Suryo mengaku tak sengaja bertemu dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta dari fraksi PKS.

Melalui pertemuan singkat tersebut, Roy Suryo mengaku bahwa dirinya mengantongi informasi penting dari Sukamta yang berkaitan dengan isu riwayat pendidikan Gibran Rakabuming.

"Tadi saya naik lift, bertemu dengan Wakil Komisi I Pak Sukamta dan ada informasi bagus banget dari Pak Sukamta yang nanti akan berkesesuaian dengan nanti yang mau kita konfirmasikan ke Pak Ikhsan Katonde," ucap Roy Suryo.

Adapun Ikhsan Katonde sendiri merupakan warga negara Indonesia yang lama menetap di Australia dan mengaku pernah berbicang dengan Gibran sebelum dirinya menjadi pejabat publik. Menurut Ikhsan Katonde, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menyelesaikan program studinya di Australia.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Roy Suryo menjelaskan bahwa Sukamta sendiri menerima banyak laporan tentang pendidikan Gibran di Australia. Kemungkinan besar, anggota DPR pun telah mencari tahu.

"Karena informasi dari Pak Sukamta bahwa Gibran itu di Australia, beliau mendengar banyak laporan. Jadi secara terpisah sebenarnya teman-teman tuh juga sudah coba tanya-tanya. Investigasi juga mereka," tambah Roy Suryo.

Pakar telematika itu menambahkan bahwa ada kemungkinan bahwa Gibran adalah setting student atau visiting student. Adapun visiting student merupakan mahasiswa yang terdaftar di suatu institusi dan untuk sementara waktu mengambil mata kuliah lain di institusi lain. Umumnya, tidak sedang mencari gelar di institusi tuan rumah dan mungkin mengambil kelas untuk kepentingan pribadi atau untuk mentransfer SKS kembali ke institusi asal.

Baca Juga: Link DANA Kaget Terbaru 26 Oktober 2025: Saldo DANA Gratis Langsung Masuk!

"Jadi ternyata Gibran itu nanti akan jadi hanya ada dua kemungkinan. Dia itu setting student atau visiting student di Insearch," sambung Roy Suryo.

Ia lantas menyinggung kembali surat keterangan penyetaraan SMA yang ditandatangani oleh Sutanto.

"Saya yakin bahwa apa yang nanti akan kita ungkap dengan surat keterangan ini, itu tidak hanya membongkar Pasal 169 Undang-Undang Pemilu huruf R, tapi juga huruf Q. Kenapa? Karena begitu ini dibongkar, maka dia catat, dia tidak memenuhi syarat untuk kepala daerah. Padahal Pasal 169 huruf Q itu syaratnya berusia 40 tahun. Itu 40 tahunnya dibatalkan dan pernah memimpin kepala daerah. Nah kalau dia ini catat dan waktu itu ditandatangani oleh Pak Sutanto ketika menjadi kepala daerah, kan berarti kepala daerahnya failed," bebernya.

Unggahan itu pun sontak menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang memberikan dukungan.

"Akibat perbuatannya sendiri, DPR hampir tidak pernah mewakili suara rakyat," komentar @sutr********.

"DPR RI seharusnya merespons dnegan cepat. Tapi berhubungan 86 persen dikuasai KIM berarti nunggu komando dari Istana atau mungkin berbau Mulyono," tulis @layl********.

"Ini DPR harus tegas bersikap dengan Jokowi dan Gibran jika keduanya memang menggunakan ijazah yang tidak benar," sambung @masn********.

"Tapi kayaknya anggota DPR tidak akan ikutan jadi komentator, seperti itulah politik," timpal @redm*********.