Publik Curiga Data Capres dan Cawapres Dirahasiakan Gegara Isu Ijazah Palsu, KPU Bilang Begini

hitekno.com - Publik belakangan menyoroti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan. Pasalnya, ijazah termasuk ke dalam penetapan tersebut. Hal ini membuat warganet mencurigai isu ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

Hal ini pertama kali dibicarakan oleh akun X @salam4jari yang membagikan gambar salinan dari dokumen keputusan tersebut.

"KPU bikin aturan rahasiakan data Capres dan Cawapres. Ada apa?" tulis pemilik akun pada 14 September 2025.

Ada sejumlah poin yang kini tidak akan ditampilkan kepada publik terkait dokumen Capres dan Cawapres. Nomor 11 dalam unggahan itu menyebutkan surat keterangan dari pengadilan negeri tentang pidana penjara, nomor 12 terkait bukti kelulusan, dan nomor 13 tentang surat keterangan tidak terlibat dengan organisasi terlarang.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

"11. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

13. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;"

Dengan beredarnya penetapan tersebut, warganet berspekulasi bahwa aturan itu dibuat hanya untuk menutupi kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi.

Tak sedikit pula yang menyebutkan bahwa aturan itu juga dibuat untuk melindungi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, yang sebelumnya pun terseret kasus serupa, di mana warganet mempertanyakan riwayat pendidikannya karena dianggap janggal.

Baca Juga: Infinix Xpad 20 Vs Redmi Pad 2: Duel Tablet Rp1 Jutaan, Mana Paling Worth It?

Unggahan yang kini mendapat 2,2 juta penayangan itu pun menuai beragam respons dari publik. Mayoritas warganet menyayangkan dengan dikeluarkannya penetapan KPU tersebut.

"Gila KPU_ID ubah aturan demi melindungi anak Mulyono alias @gibran_tweet? Mulai dari PDDikti susah diakses umum, sekarang berkas-berkas Capres Cawapres ada yang dikecualikan untuk publik juga? Hancur lebur udah negara ini. Besok Capres Cawapres lulusan SD atau SMP bisa ya? Jan Ethes maju deh," tulis akun @nuna****_****

"Data rakyatnya diobral, data Capres Cawapres kok mau dirahasiakan? Ciee... takut ketahuan apa nih?" komentar @sulh****

"@KPU_ID calon pejabat publik harus dibuka semua data-datanya, bukan malah ditutupi. Bahkan riwayat pendidikan dan riwayat pelanggaran pidana harus dibuka lebar informasinya. Warga disuruh milih kucing dalam karung apa?" tambah @ar_***

"Gara-gara Jokowi dan keturunannya. Jokowi kalau punya hobi tuh kayak SBY, melukis. Bukan obrak-abrik peraturan," sambung @han_***

"Be** banget ini KPU, harga dirinya dijual murah ke Jokowi sampai kayak gini. Nggak ada marwahnya," timpal @tae*******

Namun di sisi lain, KPU sendiri membantah tudingan bahwa keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh isu ijazah palsu Jokowi dan Gibran Rakabuming.

Menurut Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa keputusan tersebut murni penyesuaian terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan sama sekali tidak bertujuan untuk melindungi pihak tertentu.

Ia menjelaskan bahwa dokumen seperti ijazah dan rekam medis termasuk informasi yang dikecualikan dan hanya bisa diakses atas izin yang bersangkutan atau keputusan pengadilan, sesuai dengan amanat UU KIP.