Beredar Surat Pernyataan MBG, Orang Tua Diminta Tanggung Risiko Keracunan dan Dilarang Tuntut Sekolah

Hitekno.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Jika sebelumnya menu dan kualitas makanan sempat dikritik, kini giliran surat pernyataan yang beredar luas dan memicu protes dari publik.

Pasalnya, dalam surat tersebut orang tua siswa diminta menandatangani pernyataan siap menanggung risiko kesehatan yang mungkin muncul akibat konsumsi makanan program MBG. Mulai dari gangguan pencernaan, alergi, hingga keracunan disebutkan secara gamblang sebagai tanggung jawab orang tua.

Kasus ini mencuat setelah akun X @ubegede1 mengunggah foto surat pernyataan dari MTs Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah pada Senin (15/9/2025). Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes itu menuai sorotan karena dinilai tidak adil bagi wali murid.

Dalam surat tersebut, orang tua diminta menyatakan setuju atau tidak setuju jika anak mereka mengikuti program MBG. Namun, ada poin mencolok yang membuat publik geram, yaitu penanggung jawab risiko sepenuhnya dibebankan kepada orang tua.

“Saya memahami bahwa makanan telah disiapkan sesuai standar kebersihan dan kesehatan yang berlaku. Saya juga menyadari serta bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.”

Lebih lanjut, risiko yang disebutkan cukup detail. Di antaranya:

1. Terjadinya gangguan pencernaan (misalnya: sakit perut, diare, mual).
2. Reaksi alergi terhadap bahan makanan tertentu yang mungkin tidak teridentifikasi sebelumnya.
3. Kontaminasi ringan terhadap makanan akibat faktor lingkungan atau distribusi.
4. Ketidakcocokan makanan dengan kondisi kesehatan pribadi anak.
5. Keracunan makanan yang disebabkan oleh faktor di luar kendali sekolah atau panitia (misalnya proses pengiriman atau kelalaian pihak ketiga).
6. Kewajiban membayar Rp 80.000 jika tempat makan hilang atau rusak.

Tak hanya itu, orang tua juga diwajibkan menandatangani klausul bahwa mereka tidak akan menempuh jalur hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pihak penyelenggara menjalankan prosedur sesuai standar.

"Sehubungan dengan hal tersebut, saya tidak akan menuntut secara hukum pihak sekolah maupun panitia penyelenggara apabila terjadi hal-hal tersebut selama pihak penyelenggara telah menjalankan prosedur sesuai standar yang berlaku," bunyi keterangan pada akhir surat.

Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di Brebes. Surat serupa juga muncul di Lintau Buo Utara, Sumatera Barat, dan Cirebon, Jawa Barat. Fakta bahwa surat dengan pola hampir sama tersebar di berbagai daerah membuat publik makin curiga bahwa ini adalah kebijakan sistematis, bukan sekadar inisiatif sekolah.

Baca Juga: Kode Redeem FC Mobile 17 September 2025, Dapatkan Son Heung-min hingga Oliver Kahn Gratis

"Ini di Brebes, guys. Negara itu salah satu tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini orang tua murid disuruh menanggung risiko dari makanan MBG. Pak @prabowo @setkabgoid @KemensetnegRI please..." tulis pemilik akun tersebut.

Unggahan tersebut langsung memicu gelombang kritik keras dari warganet. Banyak yang menilai bahwa langkah ini merupakan upaya penyelenggara untuk cuci tangan bila terjadi masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan MBG.

“Pemberian surat pernyataan semacam ini justru memperlihatkan bahwa pihak penyelenggara BMG sebenarnya sadar kalau makanannya berisiko,” tulis @centus*****.

"Program ini memang sampah banget sampai pada nutup mata. Udah mirip percobaan pembunuhan. Tapi aku heran kenapa orang yang bersangkutan tidak centang opsi 'menolak'? Apakah ada ancaman menolak? (bertanya dengan nada dering)," imbuh @raaa*****.

"Kalau bener ini aneh. Bebannya malah di masyarakat, poin-poin itu harusnya jadi tanggung jawab penyedia. Ini kesannya penyedia cuma perlu nyiapin makanan, gimana pun kualitasnya," kritik @nobunya******.

"Yang bikin program siapa, yang jalanin program siapa, yang dapat duit siapa, yang keracunan siapa, yang nggak mau tanggung jawab siapa. Emang jenius," sindir @jef******.

"Klausulnya kayak bikin perjanjian dengan gembong kriminal. Jahat dan tidak bertanggung jawab," sambung @tag******.

"Kenapa ini pilih terima ya? Bisa kalau ramai-ramai menolak, pasti muncul evaluasi. Normalnya sih akan dievaluasi kalau pada nolak. Menurutku, ngasih makan anak yang sehat dan baik itu tugas orang tua. Tugas negara memastikan orang tuanya bisa memberikan hak-hak hidup dasar anak tersebut, salah satunya makan," komentar @vit******.

Meski tujuan program MBG adalah memberikan asupan bergizi bagi siswa, polemik surat pernyataan justru mencederai semangat awal program tersebut. Publik kini menuntut kejelasan apakah benar negara berusaha lepas tangan bila terjadi kasus keracunan.

Pada akhirnya, transparansi dan tanggung jawab penuh dari pemerintah menjadi kunci agar program MBG bisa berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.