Baru Dilantik, Omongan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Hari Pertama Bikin Publik Marah

Hitekno.com - Purbaya Yudhi Sadewa baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) RI melalui reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Penggantian Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025 semestinya menjadi momen harapan baru tapi sayangnya momen ini justru banjir kritik akibat ucapan yang dilontarkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa di hari pertama.

Sehari setelah pelantikan, Purbaya membuat pernyataan yang menyinggung soal tuntutan “17+8” dari masyarakat. Dalam komentarnya, ia menyebut aspirasi itu hanya datang dari sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya terganggu atau kurang tercukupi.

“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” ucap Purbaya, seperti yang beredar di media sosial.

Ia juga menambahkan, tuntutan masyarakat akan hilang dengan sendirinya jika pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” lanjutnya.

Pernyataan itu segera memicu gelombang kritik karena dianggap meremehkan aspirasi masyarakat yang sedang menyuarakan tuntutan sosial-ekonomi. Banyak pihak menilai bahwa suara rakyat tidak bisa dipandang hanya sebagai gangguan yang akan reda seiring pertumbuhan ekonomi.

Bahkan pernyataan tersebut mendapat perhatian dari sutradara kondang Joko Anwar. Melalui cuitan di akun X miliknya, Joko Anwar terlihat menyayangkan ucapan tersebut.

“Seriously, Dude?” sindir Joko Anwar di akun pribadinya.

Unggahan sang sutradara ini bahkan mendapat lebih dari 1,2 juta tayangan dan puluhan ribu komentar serta tanda suka. Tak sedikit warganet yang turut marah dengan pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Orang ini dipilih jadi menkeu karena kemampuannya atau karena kesombongannya?” tulis akun @wong******

Baca Juga: Segera Klaim! Kode Redeem FF Max Hari Ini Hadirkan Chicken Feed untuk Shiba

"Idih jangan lagi please. Pusing kalau yang satu ini juga nggak bener," timpal @ara****

"Inget baru dilantik ya, Pak. Sebaiknya nggak usah bicara yang aneh-aneh," saran @kampus***** dengan emoji sedih.

"Belum 24 jam selesai dilantik beliau mengeluarkan pandangan seperti itu. Selama ini 5 persen pun rasa-rasanya ketimpangan itu masih terasa. Langsung aja dikeluarkan data rakyat kecil mana yg dimaksud, Pak. Biar nggak merasa dicolek-colek nih masyarakatnya. Biar jelas rakyat mana yang akan disejahterakan," sindir @gamchu*****

"Kok bisa ini orang yang dipilih jadi Menkeu? Baru dilantik udah nampak colak aslinya," sambung @ox****_

"Reshuffle bukannya makin bener ngeredain sentiman publik, ini malah makin dibakar. Kocak," timpal @only*******

Kritik publik ini menunjukkan sensitivitas masyarakat terhadap ucapan pejabat, khususnya yang menyangkut aspirasi rakyat kecil.

Pernyataannya soal tuntutan rakyat dinilai meremehkan dan memicu reaksi keras di media sosial. Publik kini menunggu langkah konkret Purbaya untuk membuktikan kapasitasnya, bukan sekadar lewat ucapan, tetapi melalui kebijakan yang nyata membawa kesejahteraan.

Sebagai pengingat, berikut adalah isi tuntutan 17+8 yang digaungkan:

Deadline 5 September 

• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline 31 Agustus 2026

• Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
• Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
• Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
• Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
• Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
• Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
• Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
• Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.