Internet

Pedas, Begini Kritik DPR ke Menkominfo Terkait Kasus Penyerangan Hacker

Pernyataan dari Kominfo disebut tidak cukup untuk menuntaskan kasus peretasan yang sedang marak.

Cesar Uji Tawakal

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan pers terkait perkembangan pendaftaran PSE di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan pers terkait perkembangan pendaftaran PSE di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Hitekno.com - Anggota Komisi I Dave Laksono menyentil pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya meminta para peretas agar tidak menyerang dan mencuri data pribadi masyarakat.

Dilansir dari Suara.com, menurut Dave, imbauan  semata tidak cukup untuk pencegahan kebocoran data. Hal itu disampaikan Dave secara langsung kepada Menkominfo Johnny G. Plate di rapat kerja Komisi I.

"Karena hacker itu ya pak tidak cukup kalau hanya diminta jangan, setop hacking pak gitu ya," kata Dave, Rabu (7/9/2022).

Dave menuturkan bahwa apabila kejahatan cukup dihentikan lewat imbauan maka tidak perlu lagi ada aparat penegak hukum.

"Kalau misalnya bisa begitu ya mungkin kita nggak perlu polisi sama TNI lagi," kata Dave.

"Kita cukup bilang maling jangan nyolong, negara lain jangan serbu gitu, nggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berpesan ke Bjorka, hacker pembobol data 1,3 miliar nomor SIM, agar tidak melakukan akses ilegal.

"Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Menurut dia, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika ada kebocoran data.

Sebab data pribadi itu melekat di masyarakat. Lebih lagi masyarakat memberikan data itu karena mereka menggunakan sebuah layanan.

 

Suara.com/Novian Ardiansyah

Berita Terkait