Ilustrasi rapat di DPR RI dipercepat saat aksi yang mendesak 'pembubaran DPR RI'- Tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 3 miliar per orang selama 5 tahun cukup untuk menggaji ribuan guru di Indonesia. [Antara]
Hitekno.com - DPR buru-buru pulang saat ada pendemo menjadi sorotan publik pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan 'pembubaran DPR RI' yang digelar berbagai elemen masyarakat di depan Gedung badan legislatif itu berujung kekecewaan.
Alih-alih mendengar aspirasi rakyat, sejumlah anggota DPR RI malah memilih mempercepat rapat dan segera meninggalkan kompleks parlemen lantaran diduga menghindari massa aksi 'pembubaran DPR RI.
Peristiwa ini terjadi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Rapat yang menghadirkan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), hingga Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Padahal, biasanya agenda serupa berjalan lebih panjang dengan sesi tanya jawab.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, sempat membuka rapat dengan pernyataan singkat. “Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini.
Walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita,” ucap Dave, Senin siang.
Namun tak lama setelah mendengarkan paparan, Dave langsung menutup rapat tanpa ada sesi pendalaman. Ia beralasan khawatir peserta rapat kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena situasi di luar yang semakin memanas akibat aksi ribuan demonstran.
“Ini mengingat situasi terus bergulir di luar, kami khawatir kalau kita terlalu lama, nanti sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” kata politikus Golkar tersebut.
Ia lalu meminta agar para anggota yang ingin bertanya cukup menuliskan pertanyaan lewat sekretariat. Keputusan mempercepat rapat ini lantas menuai banyak kritik.
Bagi publik, langkah itu memperlihatkan bagaimana para wakil rakyat justru lebih sibuk memikirkan cara keluar dari gedung, alih-alih membuka ruang dialog dengan masyarakat yang sudah berjam-jam menyuarakan aspirasi di depan pagar DPR.
Baca Juga: Viral Emak-emak Bongkar Ciri Uang Palsu, Pas Diterawang Bikin Ngkak
Sejak pagi, ribuan massa sudah berkumpul di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta. Mereka menuntut pembubaran DPR buntut isu kenaikan gaji dan tunjangan fantastis yang disebut bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Aksi ini juga berlangsung dengan pengamanan ketat, bahkan akses menuju gerbang utama sudah dipagari beton sejak sehari sebelumnya.
Namun ironisnya, rakyat yang datang dengan teriakan tuntutan justru hanya disambut pagar penghalang, sementara para anggota DPR memilih jalan pintas dengan mempercepat rapat dan buru-buru pulang.
Fenomena ini menambah lebar jurang antara rakyat dan wakilnya. Gelombang komentar warganet pun membanjiri media sosial.
"Stop bayar pajak adalah langkah awal bungkam mereka,” tulis ama* mengomentari unggahan tersebut.
"Ini yang kalian bilang wakil rakyat?” sindir dokt*******. “DPR bukan bersama rakyat tapi DPR meninggalkan rakyat.” sarkas new.
Akun @aka******************** menuliskan, “Ngakunya mewakili rakyat, disamperin rakyat ke kantornya malah pada kabur. Jadi mereka di sana sebenarnya mewakili siapa?”
Kritik pedas ini seakan mewakili rasa kecewa publik yang merasa diabaikan. Fenomena DPR buru-buru pulang saat ada pendemo semakin menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap parlemen kian menipis.
Rakyat menunggu keberanian wakilnya untuk duduk bersama, bukan justru kabur meninggalkan tanggung jawab. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata, bukan sekadar slogan “wakil rakyat” yang hampa makna.