Hitekno.com - Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar ketujuh di dunia dalam hal PDB (PPP), meluncurkan sistem pembayaran Kartu Kredit Pemerintah Dalam Negeri pada Maret 2022.
Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyerukan agar negara itu menghapus jaringan pembayaran asing, seperti Visa dan MasterCard, dan sebagai gantinya menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank domestik.
Dilansir dari Sputnik News, berbicara di forum bisnis lokal di Jakarta pada hari Rabu (15/3/2023), Widodo menekankan bahwa "setiap orang di Indonesia harus dapat menggunakan" kartu kredit buatan dalam negeri sehingga "kita bisa mandiri."
Baca Juga: Amazfit GTR Mini Resmi Rilis, Harga Lebih Terjangkau
Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi setiap transaksi dari kemungkinan kejatuhan geopolitik yang dapat mengganggu ekonomi nasional.
"Berhati-hatilah. Kita harus ingat sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap Rusia. Visa dan Mastercard bisa menjadi masalah," presiden Indonesia memperingatkan.
Pada Maret 2022, sistem pembayaran Visa dan MasterCard yang berbasis di AS mengumumkan bahwa mereka menangguhkan operasi di Rusia untuk mematuhinya Sanksi AS menampar Moskow menanggapi operasi militer khususnya di Ukraina.
Baca Juga: Lawan Pick Brody, Kalian Bisa Lawan Pakai 4 Hero MM Ini di Mobile Legends
Sberbank, salah satu bank terbesar Rusia, ditanggapi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa larangan Visa dan Mastercard tidak akan mempengaruhi pengoperasian kartu sistem pembayaran yang dikeluarkan olehnya di dalam negeri, tetapi bahwa pembayaran di luar negeri dan di toko online asing dengan kartu Visa dan MasterCard Rusia akan berakhir.
Widodo, pada bagiannya, menjelaskan pada saat itu bahwa negaranya tidak akan memberikan sanksi kepada Rusia.
Pernyataan presiden pada hari Rabu datang setelah ia meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Negeri dan sistem pembayaran Standar Indonesia International Quick Response Code.
Baca Juga: Reaktor Nuklir di Amerika Serikat Bocor, Pihak Berwenang Malah Sempat Tutup Mulut
Dalam pidatonya di Bank Indonesia pada Maret 2022, Widodo menggarisbawahi bahwa peluncuran sistem pembayaran tersebut di atas "menunjukkan bahwa Indonesia mengikuti laju transformasi teknologi digital di sektor ekonomi."
Indonesia tetap menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia dan terbesar di Asia Tenggara dalam hal produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli (GDP PPP).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa ekonomi negara itu tumbuh 5,31% pada tahun 2022, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan terbaiknya sejak 2013.
