Kominfo Minta TikTok Hapus Konten Ngemis Online, Usai Mandi Lumpur Viral

Usai surat edaran Menteri Sosial, kini Kominfo larang konten ngemis online di TikTok.

Agung Pratnyawan
Minggu, 22 Januari 2023 | 17:33 WIB
Ilustrasi TikTok. (Pixabay)

Ilustrasi TikTok. (Pixabay)

Hitekno.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo akhirnya meminta TikTok untuk takedown atau hapus konten ngemis online usai viral konten mandi lumpur.

Dikutip dari Metro.Suara.com, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong meminta TikTok untuk takedown konten tersebut.

Kominfo menyatakan kalau pelarangan konten ngemis online itu merupakan lanjutan dari kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang melarang aksi ngemis online.

Baca Juga: Sultan Akhyar Janji Tak Ngemis Online Mandi Lumpur Lagi, Sudah Kapok?

"Ada perkembangan baru terkait konten mengemis online di TikTok," kata Usman melalui pesan singkat ke Suara.com, Jumat (20/1/2023) malam.

"Dengan adanya kebijakan dari Mensos yg melarang pengemis online, kami sedang mencari dan meminta platform digital untuk men-take down konten-konten terkait hal ini," ucapnya.

Sebelumnya dia mengakui kalau konten live streaming mandi lumpur yang viral di media sosial TikTok belum bisa diblokir.

Baca Juga: Siapa Sultan Akhyar, Pria di Balik Konten Ngemis Online Mandi Lumpur

Sebab mereka masih memeriksa apakah konten itu termasuk dalam kategori terlarang atau tidak.

Ngemis Online dengan mandi lumpur. (TikTok)
Ngemis Online dengan mandi lumpur. (TikTok)

Usman menjelaskan, Kominfo sendiri berperan sebagai pengawas ruang digital. Berangkat dari itu maka mereka berwenang untuk mengawasi konten yang ada di media sosial.

"Dan itu kami sudah punya kategori-kategori yang kami sebut sebagai konten yang dilarang," kata Usman saat diwawancara via telepon Kamis (19/1/2023) malam.

Baca Juga: Pria Ngemis Online Pamer Pamer Bisa Beli Motor Sport, Bikin Netizen Geram

"Pertanyaannya, apakah yang di TIkTok itu (live streaming mandi lumpur) termasuk konten yang dilarang?" lanjut dia.

Maka dari itu ia mengaku kalau Kominfo harus memeriksa lebih lanjut. Sebabnya, konten terlarang yang dia maksud sudah diatur dalam undang-undang.

Adapun konten yang dilarang dan bisa diblokir Kominfo ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/2019).

Baca Juga: Siapa Sultan Intan Akhyar, Dalang Konten Mandi Lumpur yang Viral

"Kami harus periksa betul-betul. Kalau konten-konten yang dilarang oleh Kominfo ini kan mengacu pada UU misal pornografi, perjudian online, pinjol ilegal, terorisme, radikalisme, hoaks, disinformasi, ujaran kebencian," papar dia.

"Karena itu kami memang harus hati-hati. Dia (konten live streaming mandi lumpur TikTok) masuk kategori yang mana. Sehingga kami bisa mengambil langkah," lanjutnya.

Kalau memang konten tersebut masuk ke kategori terlarang, Usman mengaku Kominfo bisa melakukan takedown atau pencabutan konten.

"Kalau masuk kategori tidak dilarang, maka kami tidak bisa meminta takedown, yang bisa kami lakukan, karena ini kontroversial, maka kami mengimbau ke platform agar lebih lebih selektif. Sehingga tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat," ujar dia.

Lebih lanjut Usman menyebut kalau Kominfo masih memberikan peringatan ke TikTok secara lisan, belum tulisan. Tapi imbauan itu diklaim sudah diberikan berulang kali agar TikTok lebih selektif.

Selain TikTok, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menonton ataupun memproduksi konten-konten kontroversial.

"Produksi konten kan dari masyarakat. Penontonnya juga dari masyarakat. Dua sisi itu harus kami imbau. Masyarakat pun dalam mengkonsumsi konten harus selektif. Jangan buat konten itu," tegasnya.

Itulah laporan terkini dari pelarngan konten ngemis online usai live TiKTok mandi lumpur yang viral di media sosial. (Metro.Suara.com)

Berita Terkait
TERKINI

Dalam acara ini, peserta bertukar pendapat mengenai tren saat ini dan prospek masa depan AI dalam pendidikan....

internet | 16:31 WIB

Aplikasi Merchant BCA ini didesain sebagai solusi untuk memberdayakan bisnis dari berbagai skala....

internet | 09:36 WIB

Keberadaan CCTV selama ini nyatanya tak cukup mencegah aksi kejahatan....

internet | 12:24 WIB

Berdasarkan feedback pengguna, Samsung akan menyediakan opsi dan pengalaman yang semakin ditingkatkan melalui SamsungGal...

internet | 20:46 WIB

Nuon Digital Indonesia menjajakibisnis baru dan melakukan inovasi pada produk-produk andalannya....

internet | 17:48 WIB

Perubahan nama ini merupakan langkah strategis Google untuk menggabungkan chatbot Bard dan layanan AI lainnya di bawah s...

internet | 18:15 WIB

Program AI TEACH for Indonesia merupakan program pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk mengembangkan lanskap pendi...

internet | 17:14 WIB

Pinhome mengumumkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengadaan proteksi keselamatan kerja bagi seluruh Rekan...

internet | 09:56 WIB

Didukung Kominfo dan universitas-universitas setempat, kampanye ini bertujuan mengeksplorasi lanskap AI dan mendiskusika...

internet | 11:44 WIB

Di 14 kota, ribuan driver Grab bersama keluarga nonton bareng film Srimulat: Hidup Memang Komedi...

internet | 08:56 WIB

Mengakses konten Premier League melalui situs web atau perangkat streaming tidak resmi akan membuat diri mereka rentan t...

internet | 08:46 WIB

Dell Technologies menyoroti tren-tren baru yang akan membentuk industri teknologi pada tahun 2024 dan di masa depan....

internet | 12:06 WIB

Meningkatkan sistem keamanan menjadi langkah yang baik, tetapi upaya tersebut hanya menjangkau permukaan penyalahgunaan ...

internet | 07:24 WIB

Di tengah tingginya frekuensi insiden keamanan siber di Indonesia, hanya 53 persen yang siap untuk mencegah insiden ters...

internet | 07:25 WIB

Berikut adalah beberapa kata kunci yang perlu kita pahami, agar kita dapat lebih mengenali istilah AI....

internet | 09:45 WIB

Nokia Bell Labs mendemonstrasikan teknologi proof-of-concept ini untuk pertama kalinya....

internet | 08:53 WIB

Pasar generatif AI dan cloud di Indonesia diprediksi terus tumbuh....

internet | 14:44 WIB
Tampilkan lebih banyak