Kemkominfo Luncurkan Pusat Data UMKM di Indonesia, Lakumkm.id

Hitekno.com - Menjadi basis data usaha mikro, kecil dan menenngah (UMKM) di Indonesia, situs Lakumkm.id resmi diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan ''Ini akan menjadi pusat data, kami validasi, dan menjadi statistik''. 

Situs Lakumkm.id diluncurkan bersamaan dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #KitaBelaKitaBeli, gerakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan UMKM di masa pandemi ini sekaligus mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk buatan UMKM dalam negeri.

Situs ini akan berisi daftar UMKM binaan Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Situs akan akan menjadi alat dan sistem inventori bagi para UMKM.

Selain itu, UMKM nanti akan bisa memanfaatkan situs Lakumkm.id sebagai "landing page" ketika mereka berjualan di berbagai platform digital.

Perbesar

Semuel juga merencanakan situs ini bisa membantu para pelaku UMKM untuk mengatur akun di berbagai platform digital tempat mereka berjualan online sehingga penjual tidak perlu keluar-masuk aplikasi dagang online.

Situs ini terbuka bagi masyarakat secara luas, para pelaku UMKM bisa mendaftarkan usaha mereka di platform ini.

Masyarakat umum bisa mengakses situs ini dan mengetahui berapa banyak UMKM yang ada di Indonesia, termasuk sebaran wilayah, produk yang dijual dan platform digital apa saja yang mereka gunakan untuk berjualan.

Situs Lakumkm.id akan dikelola oleh Kominfo dan Kemenkop UKM. Melalui pusat data tersebut, pemerintah bisa memetakan apa saja kebutuhan UMKM di Indonesia.

Kominfo juga berencana membuat Lakumkm.id dalam bentuk aplikasi mobile, namun, belum ada informasi kapan aplikasi tersebut akan tersedia.

Baca Juga: Dikenal OP, Ini 5 Hero Counter Claude Mobile Legends

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei lalu.

Kampanye bernama #KitaBelaKitaBeli ini akan diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga pada 16-31 Juli mendatang. (Suara.com/Liberty Jemadu)