Internet

Sediakan Internet 4G di Daerah Terpencil, Kemkominfo Sewa Satelit

Kerja sama antara pemerintah dan lima penyedia satelit tersebut akan menelan dana sekitar Rp 7,5 triliun selama periode 2019 - 2024.

Dinar Surya Oktarini

Falcon 9. (NASA)
Falcon 9. (NASA)

Hitekno.com - Bersama dengan lima perusahaan penyedia satelitBadan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjalin kerja sama untuk menyediakan internet 4G di daerah terpencil serta tertinggal.

Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengungkapkan, penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi merupakan upaya menyediakan kapasitas satelit lebih awal sembari menunggu rampungnya konstruksi Proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) Satelit Multifungsi.

''Sembari menunggu penyelesaian Satria (Satelit Indonesia Raya) yang ditargetkan selesai 2020, kita menyediakan akses internet cepat untuk kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan dan pertahanan keamanan dengan kerja sama ini,'' ungkap Anang dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Sementara itu, proses lelang penyediaan kapasitas Satelit Telekomunikasi yang selesai 16 Januari 2019 lalu, telah menghasilkan lima pemenang, yaitu PT Aplikanusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Nantinya, penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi ini, akan dimaksimalkan untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi) dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal).

Dilansir dari Suara.com, Anang meIanjutkan, setiap pemenang lelang diharuskan menyediakan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps (Gigabytes per second) sehingga bisa mempercepat adanya target merdeka sinyal yang diusung Kemkominfo.

Sementara itu yang dilansir dari Antara, kerja sama antara pemerintah dan lima penyedia satelit tersebut akan menelan dana sekitar Rp 7,5 triliun selama periode 2019 - 2024.

Pemerintah menyewa satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk menjawab kebutuhan internet cepat sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) tidak perlu menunggu lama lagi hingga 2023. (Suara.com/Tivan Rahmat)

Berita Terkait