Hitekno.com - Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes telah mendenda aplikasi perpesanan Telegram karena gagal mematuhi perintah pengadilan sebelumnya, yang mengharuskannya untuk menangguhkan akun milik pendukung mantan presiden.
Dilansir dari Russia Today (26/1/2023), keputusan sebelumnya dibuat pada Januari sebagai bagian dari penyelidikan atas tindakan vandalisme di gedung-gedung publik di ibu kota negara itu.
Itu mewajibkan layanan perpesanan untuk memblokir lima akun berbeda milik anggota kongres terpilih Nikolas Ferreira dan lainnya "untuk menghentikan penyebaran manifestasi kriminal."
Baca Juga: Akselerasi Bisnis Startup Indonesia, Midtrans Hadirkan Program NextLvl
Menurut Mahkamah Agung, Telegram telah didenda 100.000 reais Brasil (sekitar $20.000) per hari karena ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut, sehingga total denda yang dikenakan pada perusahaan menjadi $ 236.527. Pengadilan memberi Telegram waktu lima hari untuk membayar.
"Ketidakpatuhan jahat oleh penyedia yang terlibat menunjukkan, secara objektif, persetujuan dengan berlanjutnya kejahatan yang sedang diselidiki," kata putusan itu.
Dalam sebuah surat kepada Moraes, Telegram mengatakan tidak ada konten kriminal khusus yang diidentifikasi dalam urutan tersebut dan memintanya untuk dipertimbangkan kembali.
Baca Juga: Salfok Lihat Penjual Buah Ini, Netizen: Ferdy Sambo Pas Masih Jadi Intel
"Tidak ada alasan atau pembenaran yang diberikan untuk pemblokiran lengkap saluran tersebut, yaitu, konten spesifik yang akan dianggap ilegal tidak disajikan," kata perusahaan dalam surat itu, mencatat bahwa Ferreira adalah pejabat terpilih. Anggota kongres itu menerima suara terbanyak dari kandidat mana pun dalam pemilihan 2022, mencapai 1,47 juta.
Mahkamah Agung menerima bahwa Telegram telah mematuhi sebagian perintah tersebut, tetapi meminta klarifikasi tentang konten tertentu mana yang harus dihapus dari platform.
Maret lalu, Moraes memerintahkan penangguhan Telegram, mengklaim bahwa aplikasi perpesanan telah berulang kali menolak untuk mematuhi perintah pengadilan untuk membekukan akun yang menyebarkan disinformasi. Penangguhan itu dicabut beberapa hari kemudian setelah perusahaan memenuhi permintaan tersebut.
Baca Juga: Berambisi Meraih Laba, Startup DishServe Ubah Model Bisnis
