Hitekno.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan kalau sektor pemerintah menjadi target serangan siber paling banyak dan paling digemari pelaku.
Data BSSN mendapati kalau sekotor pemerintah yang paling banyak mengalami kasus kebocoran data akibat malware pencuri informasi sampai 45,5 persen.
Baca Juga
BRIN Resmikan Empat KST Nasional di Harteknas ke 27
Resmi Digelar, Piala Presiden Esports 2022 Akan Boyong Atlet ke Level Dunia
Piala Presiden Esports 2022 Resmi Dimulai
Gandeng Shin Tae-yong, EA Sports Rilis Mode Baru di FIFA Mobile
Biji Koka dari Indonesia Diselundupkan, Pohon Koka di Kebun Raya Bogor Perlu Diteliti
Diikuti sektor keuangan (21,8 persen), telekomunikasi (10,4 persen), penegakan hukum (10,1 persen), transportasi (10,1 persen), dan lainnya (2,1 persen).
"Lebih banyak memang yang diserang adalah pemerintahan," ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian, dilansir dari Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Tercatatkan, dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2021 terjadi 741.441.648 kali anomali trafik atau serangan siber.
Menurut Hinsa dari jumlah tersebut, kategori anomali atau serangan terbanyak didominasi oleh malware, lalu aktivitas mengganggu ketersediaan layanan, dan aktivitas trojan.
Hinsa mengatakan, negara telah memberi mandat kepada BSSN untuk menangani permasalahan keamanan siber di Tanah Air.
BSSN, kata dia, terus berupaya mengamankan ruang siber dengan dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.
Hinsa mengatakan CSIRT dibangun di lembaga maupun penyelenggara sistem elektronik.
"Itulah pasukan yang sedang kita bangun dan sampai saat ini sudah hampir 100 CSIRT yang sudah terbangun dan terus akan kita bangun sesuai dengan perkembangan dari pembangunan digitalisasi," kata dia.
Hinsa juga menyampaikan bahwa BSSN juga sedang menyelesaikan beberapa produk, di antaranya Strategi Keamanan Siber Nasional.
Menurut dia, keberadaan strategi itu penting dalam membangun dan membentuk kekuatan siber nasional.
"Kemudian jika terjadi krisis kita sudah memiliki manajemen krisis siber nasional," pungkasnya.
Itulah data BSSN yang mendapati kalau sektor pemerintah jadi incaran serangan siber melebihi bidang lainnya. (Suara.com/ Dythia Novianty).
