Internet

5 Kontroversi Kominfo yang Bikin Tepuk Jidat, Nggak Habis Pikir

Berikut ini adalah sederet kontroversi yang dibuat Kominfo dan terkadang bikin masyarakat tak habis pikir.

Cesar Uji Tawakal

Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan tentang invesitagasi kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM di Jakarta, Senin (5/9/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]
Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan tentang invesitagasi kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM di Jakarta, Senin (5/9/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]

Hitekno.com - Ya, bukan rahasia lagi jika saat ini Kominfo sedang jadi bulan-bulanan kritik masyarakat. Bagaimana tidak, beberapa kebijakan yang dibuat ternyata kembali merugikan rakyat. Misalnya saja kebijakan tentang setor NIK untuk pengguna SIM Card.

Pada tahun 2017 lalu, Kominfo meminta masyarakat untuk mendaftarkan NIK agar tetap bisa menikmati layanan Kartu SIM.

Akan tetapi pada 2022 ini, miliaran data dari SIM Card warga RI diduga bocor ke situs gelap.

Anehnya, Kominfo seolah cuci tangan atas kasus tersebut dan mengatakan jika kebocoran bukan berasal dari data mereka.

Bukan hanya soal kebijakan, Kominfo belakangan ini juga membuat kontroversi yang bikin rakyat yang menyimaknya tak habis pikir.

Berikut ini adalah deretan kontroversi Kominfo yang bikin tepuk jidat:

Menkominfo Johnny Plate. (Kominfo)
Menkominfo Johnny Plate. (Kominfo)

1. Beri saran hacker

Beberapa waktu lalu, Kominfo memberikan saran kepada hacker yang diduga membobol data SIM Card masyarakar RI.

Menurut Kominfo, hacker telah melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.

"(Untuk hacker) ya kalau bisa jangan menyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," kata Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani.

Namun tentu saja, hacker membalas saran tersebut dengan mengingatkan agar pemerintah jangan menjadi orang idiot.

Sebab ini bukan masalah hacker, tapi tentang sistem keamanan cyber pemerintah yang disebut tidak aman karena masih muda disusupi.

2. Kominfo seolah cuci tangan soal kebocoran data

Setelah ramai tentang data 1,3 miliar pengguna SIM Card bocor, tak ada tindakan tegas dari Kominfo.

Bahkan melalui rilis resmi mereka, Kominfo menyebut jika kebocoran data bukan berasal dari data base Kominfo.

"Enggak, enggak ada data itu dari Kominfo" ungkap Plate.

Tentu ini menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini Kominfolah yang memaksa rakyat untuk menyetorkan NIK sebagai syarat registrasi Kartu SIM.

3. Saran Kominfo soal menjaga data

Kominfo juga memberikan saran kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga data pribadi mereka.

Pertama, adalah dengan sering-sering mengganti PIN, sementara saran kedua adalah masyarakat diminta menjaga NIK masing-masing.

"Tidak boleh hanya salah-salahan, tetapi harus dicari penyebabnya dan di mana," jelas Johnny dalam pembukaan Digital Innovation Network (DIN) G20.

Saran ini juga tidak relevan karena selama ini, segala aplikasi dari pemerintah mewajibkan masyarakat menyertakan NIK.

Bukan hanya itu, ada beberapa instansi yang bahkan masih meminta Fotocopy KK dan KTP sebagai syarat administrasinya. 

4. Sempat Memblokir PayPal tapi meloloskan situs judi

Sebelum soal masalah kebocoran data, Kominfo juga membuat sejumlah masyarakat terpaksa nyinyir.

Bagaimana tidak, mereka dengan tegas memblokir PayPal dan sejumlah situs penting lainnya dengan berbagai alasan.

Namun, keputusan Kominfo dianggap berat sebelah karena masih banyak situs judi online yang aktif.

Beberapa netizen bahkan memberikan saran, ketimbang memblokir situs penting semacam PayPal, Kominfo diminta untuk membasmi situs judi online yang kian merajalela saja.

5. Balasan non-logis setelah disinggung hacker

Hacker telah memberikan pesan menohok kepada Kominfo agar tidak menjadi seperti orang bodoh.

Akan tetapi, balasan Kominfo lagi-lagi tidak masuk akal.

Alih-alih membalas hacker dengan perang teknologi, mereka malah menyebut hacker telah menggunakan terminologi yang tidak etis.

“Sudah melakukan tindakan pelanggaran kebocoran data, menggunakan terminologi yang tidak etis dan tak sejalan dengan budaya Indonesia. Nah itu tidak baik,” kata Johnny di gedung DPR.

Kontributor: Damai Lestari

Berita Terkait